Diklat Teknis Sertifikasi Profesi Penyuluh Pertanian I s.d IV

PDFCetakSurel

diklat sertifikasiBBPKH Cinagara mengadakan diklat diklat teknis sertifikasi profesi penyuluhan pertanian angkatan I sd IV selama satu bulan kurang, dari tanggal 17 Juni 2012 sampai dengan 4 Juli 2012 yang di ikuti oleh peserta dari berbagai UPT dari berbagai daerah di Indonesia.

 

Dalam rangka menjamin mutu pelayanan Penyuluh Pertanian kepada pelaku utama dan sasaran antara, perlu adanya pembenahan, pembinaan, dan peningkatan mutu layanan Penyuluh Pertanian melalui sertifikasi profesi Penyuluh Pertanian. Dengan ditetapkannya sertifikasi profesi bagi Penyuluh Pertanian, profesionalitas Penyuluh Pertanian memiliki aspek legalitas formal, dan diakui masyarakat. Proses sertifikasi profesi Penyuluh Pertanian merupakan serangkaian uji kompetensi berdasarkan SKKNI Profesi Penyuluh Pertanian. Uji kompetensi direncanakan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat menjamin bahwa semua persyaratan dilakukan secara objektif dan sistematis dengan bukti-bukti yang terdokumentasi. Agar rangkaian proses ini dapat dilaksanakan secara optimal, diperlukan kelembagaan yang memiliki kewenangan melakukan uji kompetensi. Lembaga ini bersifat independen (independent agency), bekerja berdasarkan peraturan, prosedur dan manajemen mutu untuk melaksanakan kegiatan uji kompetensi dan sertifikasi.

 

Berdasarkan Undang-undang no. 16 tahun 2006 tentang system penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan ( SP3K ) menyatakan bahwa pekerjaan penyuluh pertanian merupakan profesi. Selanjutnya peraturan pemerintan no. 43 tahun 2009 tentang pembiayaan dan pembinaan dan pengawasan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan menyatakan bahwa setiap penyuluh PNS yang telah mendapat sertifikasi profesi sesuai dengan standar kompetensi kerja dan jenjang jabatan profesinya, diberikan tunjangan profesi penyuluh.

 

Sebagai tindak lanjut dari semangat melaksanakan Undan-undang dan peraturan pemerintah tersebut telah di tetapkan standarkompetensi kerna nasional Indonesia (SKKNI) sector pertanian bidang panyuluh pertanian melakukan keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor : KEP. 29/MEN/III/2010. Agar sertifikasi profesi penyuluh pertanian dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku telah di tetapkan kapala badan pengembangan sumber daya manusia pertanian nomor : 71/Per/KP.460/J/6/10 tentang pedoman pelaksanaan sertifikasi profesi penyuluh pertanian.

 

 



Add comment


Security code
Refresh

Pilih Bahasa